Asset Manajemen
0

Perkara Indosterling Murni Perkara Perdata

Pendapat yang menarik datang dari presiden umum Badan Perlindungan Konsumen, Agus Supriatna, terkait dengan perselingkuhan yang diselimuti oleh indukasi. Menurut Agus, menilai kasus Instrumen Tiket Orde Tinggi (HPN) PT Indosterling Optioshaling Optima Investama (IOI) yang mengarah pada keterlambatan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan perdagangan murni a Kasus perdata. “Terutama karena indetlasi sebenarnya mempercepat pemenuhan […]

Pendapat yang menarik datang dari presiden umum Badan Perlindungan Konsumen, Agus Supriatna, terkait dengan perselingkuhan yang diselimuti oleh indukasi. Menurut Agus, menilai kasus Instrumen Tiket Orde Tinggi (HPN) PT Indosterling Optioshaling Optima Investama (IOI) yang mengarah pada keterlambatan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan perdagangan murni a Kasus perdata.
“Terutama karena indetlasi sebenarnya mempercepat pemenuhan kewajiban mereka terhadap kreditor yang menunjukkan dengan itikad baik. Jadi ya, itu sebenarnya, itu murni kasus perdata murni, “kata seorang pria yang juga seorang praktisi hukum
Seperti yang ditunjukkan dalam berbagai media indosterium, pembayaran terlambat, dan kemudian upaya restrukturisasi dari produk-produk yang tidak terdefinisi dari hasil tinggi (HEPN). Produk ini menjanjikan 9-12% dari hasil yang ditandai setiap tahun oleh kewajiban investor dan penerbit.
Namun, invasi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global sejak 20 Februari mengecam akhir pelaksanaan kewajiban yang dijanjikan. Kali ini tiba, semua pemegang Hyn memperoleh surat notifikasi resmi dari perusahaan.
Dalam surat pemberitahuannya, Direktur Indosterling Optima Infinda (IOI) William Henley menjelaskan bahwa kontrak HAPN masa depan dari 1 April 2020-1931 Desember 2020 akan secara otomatis diperpanjang untuk periode kontrak HAPN selama enam bulan.
Selain itu, pembayaran kupon umumnya dilakukan setiap bulan ke HPN Holder akan diperluas untuk juga mengikuti penambahan periode investasi HAPN. Kontrak permohonan otomatis HAPN hanya akan diberikan Bilyet dan lampiran pada program pembayaran CUPON setiap bulan.
Perpanjangan ini hanya berlaku untuk mantan investor, untuk investor baru yang menyalurkan, dana segar (dana segar) pada tanggal 1 April 2020 dapat dicairkan ketika kontrak HAPS akan jatuh tempo. Dana baru ini akan menerima kontrak HAPN seperti biasa.

Tidak puas

Namun, sejumlah kecil dukungan HAPN tidak puas dengan penawaran PKPU, dan kemudian mengarah pada kelanjutan hukum atas perjanjian atas permintaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan. Jakarta Pusat Perdagangan, di mana IOI akan mulai melakukan pembayaran pada Maret 2021.

Pada titik ini, dalam menspensi proses pembayaran PKPU telah dipercepat pada 202020 hingga 1.041 klien. Upaya mengosalnya untuk mempercepat pembayaran tidak lepas dari kondisi ekonomi Indonesia yang memasuki fase putar (titik rotasi) dari kesulitan yang disebabkan oleh pandemi CVIV-19. Meski masih dikontrak, semua elemen pertumbuhan ekonomi telah mulai menunjukkan tren yang berkembang, bahkan melalui fase kritis.
Menurut rencana yang disetujui dalam proses PKPU, kredit kreditor akan didistribusikan dalam 7 tahap yang akan dimulai dari 2021 hingga 20 Maret hingga 2027. Ada 7 kelompok yang dikumpulkan oleh Judges Group, dengan mempertimbangkan jumlah investasi, kreditor dan Kondisi kesehatan kreditor.
Dalam hal ini, pada langkah pertama, pada awalnya akan dibayarkan pada Maret 2021 untuk maju pada 20 Desember 2012. Pembayaran dilakukan mulai dari 1 hingga 5% dari total investasi masing-masing kreditor.

Detailnya adalah, grup pertama akan dibayar 5,0%, grup kedua dibayar 2,5%. Kemudian, kelompok ketiga dan keempat dibayar 1,5%. Kemudian, kelompok kelima di ketujuh dibayar 1,0%.

There are 0 comments

Leave a comment

Want to express your opinion?
Leave a reply!